Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/u0088396/public_html/koranpagi.co/wp-config.php on line 97
Komisi IV DPRD Lampung Fasilitasi Polemik Pengelolaan Rest Area JTTS | koranpagi

22 Nov, 2019

Select your Top Menu from wp menus

Komisi IV DPRD Lampung Fasilitasi Polemik Pengelolaan Rest Area JTTS

BANDAR LAMPUNG, koranpagi.co-Pengelolaan Rest Area atau tempat istirahat Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar-Simpang atau Baterpang, menimbulkan polemik baru, hingga Komisi IV DPRD Provinsi Lampung mengundang semua pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Salah satu pihak Koperasi Krakatau Tol Lampung menyoal pengelolaan tersebut, melalui hearing dengan Koperasi Krakatau tersebut, PT. Hutama Karya dan OPD terkait dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian, Selasa (14/05/2019).

Dimana Pemprov Lampung telah menunjuk PT. Lampung Jaya Utama (PT LJU) untuk pengelolaan rest area tol Baterpang tersebut. Dengan begitu Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Nurdiansyah, meminta Pemprov Lampung melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat untuk bisa duduk bersama, berkoordinasi dengan Koperasi Krakatau Tol Lampung, PT. LJU dan PT. HK. 

” Berdasarkan kewenangan Pak Presiden Joko Widodo menunjuk PT. HK sebagai pengelola reat area,” terang Nurdiansyah saat hearing di ruang rapat Komisi IV DPRD setempat.

Maka dari itu, jelas Nurdiansyah, pihaknya dari DPRD Lampung Komisi IV memfasilitasi saja sebagai langkah awal hearing tersebut. 

” Begitu pula pihaknya sangat mengapresiasi atas terbentuknya Koperasi Krakatau Tol Lampung tersebut,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung.

Lebih dari Nurdiansyah menyampaikan pada intinya siapapun yang menaungi rest area bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat UMKM di Lampung.

“Khususnya menambah pemasukan daerah juga, selain itu pula kami berharap masyarakat kelas bawah bisa dilibatkan di rest area jalan tol tersebut. Rest area benar-benar kepentingan masyarakat yang di usaha kecil,” ungkapnya.

Tetapi, kembali Nurdiansyah menegaskan, pada prinsipnya siapapun yang akan bertanggung jawab rest area nantinya bisa mendorong dan lebih memperdayakan masyarakat.

” Terutama yang berdampak di jalan tol dan kami ingin di rest area benar-benar bisa dilibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masyarakat kecil,” ujarnya.

” Jangan adanya kepentingan pribadi untuk menjatuhkan masyarakat kecil yang ingin berusaha di rest area,” tambah Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung itu.

Kepala Dinas Perindustrian Lampung, Mulyadi Irsan mendukung adanya Koperasi Krakatau Tol Lampung sebagai wadah dalam menjamin UMKM untuk ditempatkan di rest area yang ada di wilayah Lampung.

” Untuk itu, saya berharap PT. LJU dan Koperasi Krakatau bisa bekerjasama, harus ada simbiosis mutualisme (saling menguntungkan) antara dua pihak demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Sementara itu, Iskandar Zulkarnaen mengatakan bahwa Koperasi Krakatau Tol Lampung ini terbentuk oleh pengusaha UMKM yang ada di wilayah Lampung, khususnya masyarakat dekat tol.  

“Alhamdulillah sudah dinotariskan pada tanggal 22 April 2019 Nomor 5. Koperasi ini murni sudah berjalan, milik anggota masyarakat,” tandasnya.

Terpisah, Direktur PT. LJU, Andi Jauhari belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Adanya Koperasi Krakatau Tol Lampung. 

” Saya belum tahu dan saat ini masih menggodok skema bisnis yang tepat. Artinya memenuhi ketentuan atau regulasi pemerintah yang mengatur hal tersebut,” ucap Andi.

Menurutnya, PT. LJU belum bisa bermitra jika skema bisnis dan kerjasamanya dengan PT.HK Group belum terwujud ke Pemprov.

” Dalam hal ini di wakili oleh LJU sebagai perseroan, yang dipimpin komisaris Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat,” tandas Andi. (by/din/red).

About The Author

Related posts

Leave a Reply