Titipan Pejabat, Tenaga Honorer Siluman Meledak di Pemprov Lampung

BANDAR LAMPUNG, koranpagi.co-Diam-diam di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, banyak tenaga honorer siluman bak liar tanpa surat perintah tugas (SPT) hingga meledakan suasana hari pertama masuk kerja liburan panjang lebaran tahun 2019 pada Senin (10/06/2019).

Menurut sumber ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung bahwa tenaga honorer banyak ditempatkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan tenaga honorer itu bekerja ada yang menggunakan mobil.

” Tenaga honorer itu ditempatkan di OPD, bahkan membawa kendaraan roda dua bekerja ke kantornya, memang kendaraannya bukan miliknya, tapi kendaraannya itu kan milik orang tuanya dipinjamkan kepada anaknya, karena orang tuanya kan mampu,” jelas dia singkatnya.

Senada juga dijelaskan dari sumber yang lain dalam hal ini seorang yang berkompeten di OPD setempat, ketika ditanyai hal tersebut bahkan dia pun menyebutkan bahwa tenaga honorer itu banyak titipan para pejabat. Lain yang diajukan, lain pula yang masuk.

Tenaga honorer itu pengajuannya dari pejabat yang lain, sementara kita mengajukan, jadi kumpul, jadi di orang (tenaga honorer, red) mau dibuang kemana,” kata sumber ini, Senin, (10/06/2019).

Ketika disinggung mengenai hal tersebut telah menjadi sorotan, kembali dia menjelaskan, maka dari itu diredam supaya enggak keluar.

” Karena kita mengajukan yang ini, yang keluar yang itu. Nah hal itulah dibawa pejabat semua ini,” kata dia sambil menunjukkan dua orang pegawai honor tersebut diruangannya.

Menurutnya, ini bawaan pejabat yang kemarin, tapi bagaimana kan korps yang dijaga, kalau kemarin semua jadi KCD (Kantor Cabang Dinas) semua, enggak masalah, bahkan enak membaginya.

” Kita belum jadi, KCD nya belum jadi, ditambah Pj lagi, kalau ini enggak masalah hanya kebijakan kita saja dari pihak dinas untuk penempatannya saja,” ucapnya.

” Dia kan, gimana mau dapat gaji, kalau SPT (Surat Perintah Tugas) saja enggak ada, makanya akan penempatan tugas dulu, setelah ada penempatan tugas. Nah kepala bagian itu yang menganggarkan gajiannya,” sambung dia.

Pegawai Honorer ini, kembali dia menyampaikan masih liar, bahkan bisa jadi bumerang bagi yang masukannya itu, kalau pihak dikita enjoy saja, karena enggak ada masalah hanya terima saja.

” Karena kita mengajukan A sampai D dan orang-orangnya memang sudah tahu. Tapi eggak tahunya, yang keluar J sampai Z. Itu pun tampak enggak kena, kalau pun dia seorang pejabat, dia pun (pejabat,red) kena juga,” terangnya.

Lebih dari itu, dia membeberkan bahwa beberapa pejabat memasukin disini, karena mereka tahu, disini ada KCD.

” Karena kita tolak enggak bisa, berarti kita melawan gubernur, jadi kita terima dulu. Nah nanti maunya seperti apa, di kita kan ada KCD. Dan KCD enggak bisa distel yach kerok, makanya kasihan dia orang, belum ada SPT, kerja tapi belum dianggarkan,” ungkapnya.

Lebih jauh dia pun membenarkan bahwa pegawai honorer bekerja bisa saja enggak digaji, karena enggak dianggarkan.

” SK Gubernur keluar jangan dikira enak, tentu enggak, yang gaji itu dinas ini, yang penting SPT nya itu dulu, nanti usulan gajinya dari keuangan,” bebernya.

Tidak itu saja, ujar dia, hampir seluruh sakter dan dia orang buangnya ke dinas kelautan dan perikanan disini, karena harapan ada KCD itu tadi, sebabnya dia orang enggak ada KCD.

” Tapi kita sesuai permintaan saja, maka ke BKD lagi dan bagaimana gajian anak-anak pegawai honorer, dan BKD harus tanggungjawab,” tutupnya. (dn/red).

About The Author

Related posts

Leave a Reply