Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/u0088396/public_html/koranpagi.co/wp-config.php on line 97
Alamak !!! Dugaan Penyimpangan DD Pekondoh 2016-2018 Mencuat | koranpagi

15 Sep, 2019

Select your Top Menu from wp menus

Alamak !!! Dugaan Penyimpangan DD Pekondoh 2016-2018 Mencuat

PESAWARAN, koranpagi.co-Dugaan penyimpangan dana desa (DD) tahun 2016-2018 dijabat mantan kepala desa Pekondoh kembali mencuat, lantaran masyarakat mempertanyakan, meski SW tak lama lagi akan dilantik sebagaianggota DPRD Periode 2019-2024 dari Partai Demokrat Pesawaran.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC Partai Demokrat Pesawaran Hamid memastikan permasalahan tersebut sudah clear, bahkan tidak mengetahui sejauhmana clear nya dari permasalahan itu.

” Kalau ini kan yang kemarin itu sudah clear,  tetapi juga tidak mengetahui sejauhmana clear nya. Karenakan kalau memang dia ternyata pada saat itu dia bersalah seharusnya proses hukum berjalan terus,” ujar Hamid melalui telpon sellulernya, Senin (29/07/2019).

Meski demikian, lanjut Hamid, pihaknya selalu mengikuti proses hukum, tetapi hal tersebut tetap harus mengedepankan praduga tak bersalah, jika itu terjadi dan tidak bisa men just begitu saja kalau si a bersalah, si b salah.

” Makanya tidak bisa mengatakan salah, apa benar, tentunya kita juga enggak bisa menilai itu bersalah, tapi pada dasarnya kita selalu mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat, karena biarkan proses hukumnya yang berjalan,” ujar dia.

Karena itu pun, menurut Hamid, pihaknya ketika dari awal proses Pak SW, tidak ada proses hukum yang menghalangi dia untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg).

” Kalaupun nanti di dalam perjalanannya, ternyata ada apa dan kenapanya, tentunya semua kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku,” urainya.

Sebab, masih dijelaskan Hamid, setiap caleg partai demokrat itukan telah menandatangani fakta intergritas dan semua sudah sepakat dengan fakta intergritas itu.

” Maka setiap kader kita itu pasti harus fakta intergritas dengan segala konsekwensinya, jadi apapun yang terjadi di masyarakat itu, biarlah kita serahkan kepada proses hukum yang berlaku,” terangnya.

Jadi ditambahkan Hamid, ketika fakta hukumnya berbicara seperti apa, baru disitu nanti partai demokrat bisa menyatakan seperti apa.

” Tapi kalau dilihat didalam Undang-undang PKPU itukan bahwa ketika orang itu sudah dinyata terbukti bersalah, pasti ada pengumuman diri,” katanya.

” Tetapi itukan tidak ada sama sekali, tapi hal tersebut kita dari partai demokrat selalu menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku,” tambah Hamid.

Terpisah, salah satu tokoh pemuda Pesawaran, IL (47) menyebutkan kasus dugaan penyimpangan dana desa Pekondoh tahun 2016-2018 itu sudah masuk laporan Kejari Lampung Selatan.

Meski sudah dilaporkan kejaksaan negeri (Kejari) Lampung Selatan, namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

” Maka dari itu, kita juga meminta pihak Kejati Lampung mengusut tuntas dan mengungkapkan persoalan tersebut agar tidak ada fitnah,” kata IL, yang juga merupakan aktivis setempat.

Terlebih, tambah IL, sepenuhnya percaya kepada korps Adhiyaksa mengungkap dugaan penyimpangan dana desa tersebut.

” Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya kembali, kami yakin persoalan tersebut dapat terungkap,” pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung mendesak aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan untuk mengusut sampai tuntas terkait dugaan penyimpangan dana Desa yang dilakukan oleh SW pada saat itu menjabat Kepala Desa Pekondoh.

“Saya mewakili masyarakat Desa Pekondoh Gedung mendesak aparat penegak hukum khususnya kejaksaan untuk mengusut sampai tuntas penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh Subhan Wijaya,” ungkap salah satu masyarakat Desa Pekondoh, yang namanya untuk sementara minta dirahasikan kepada Handalnews.id, Kamis (24/01/2019).

Hal ini katanya, tidak bisa dibiarkan karena bagaimana suatu desa akan maju kalau kepala desa hanya mementingkan diri sendiri untuk kepentingan pribadi.

“Untuk Badan usaha milik desa aja, dari tahun 2016 sampai dengan 2018 hanya dibelikan tarup saja, kalau gak salah cuman 6 unit saja, padahal setiap tahun nya anggaran Bumdes nilainya lebih dari Rp 100 juta, kemana duit itu, belum lagi bantuan mesin bajak, kemana, gak jelas, begitu juga untuk realisasi Raskin tidak jelas,” ujarnya.

Jadi tambahnya, dirinya bersama masyarakat Pekondoh berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat turun kebawah dan melakukan penyelidikan terhadap banyaknya penyimpangan yang dilakukan Subhan Wijaya selaku kepala desa setempat.

“Saya berharap aparat kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap Subhan Wijaya dan bila terbukti agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Subhan Wijaya diduga telah melakukan penyimpangkan anggaran dana desa, Sesuai dengan APBdes Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima, pada tahun 2016 sebesar 881.878.217, Namun banyak kegiatan bidang belanja barang dan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, seperti insentif tim penyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Selain itu, untuk anggaran Peringatan HUT RI, pembinaan pengajian majelis taklim, pelaksanaan MTQ, pembinaan penyelenggaraan TPA, pembinaan olahraga, sosialisasi pencegah Narkoba, pembinaan anak yatim, pembinaan perpustakaan desa, pelatihan Administrasi PKK, pelatihan pembinaan dan pengelolaan posyandu yang jumlahnya hampir mencapai ratusan juta rupiah. 
Kemudian untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional kantor sebesar Rp 31.968.000, tidak terealisasi dengan maksimal, karena beberapa kegiatan untuk belanja modal di duga fiktip salah satu nya plang nomor rumah.

Begitu juga dengan bidang pembangunan desa banyak kegiatannya tidak sesuai dengan RAB, seperti upah mandor maupun pembuatan prasasti.

Sedangkan untuk anggaran dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.219.122.915, diduga dalam realisasi tidak sesuai dengan perencanaan maupun pelaksanaan nya. Seperti operasional perkantoran yang nilai nya mencapai Rp 62.572.000, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 710.054.100, bidang pemberdayaan masyarakat Rp 28.568.742 dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp 55.980.000.

“Itu benar pak, setiap kegiatan di Desa Pekondoh tidak ada tahapan Musyawarah dusun, musyawarah desa, musrenbangdes, jadi masyarakat juga banyak yang mempertanyakan masalah itu, mereka juga komplain,” ungkap salah satu masyarakat setempat kepada media ini.

Dia mengungkapkan, begitu juga dengan Laptop, dianggarkan empat kali, seharusnya ada empat namun hanya ada 1 buah.

“Itupun di rumah kades, setelah kades mundur, laptop di titip dengan kasi keuangan dan Printer dianggarkan 3 kali hanya dibelikan 1, kalau untuk meja kursi itu kan ada anggaran nya namun tidak realisasikan nya, itu mungkin fiktip,” ujarnya.

Dia menambahkan Selama Subhan menjabat kepala desa, rata-rata ada tiga pembangunan yang dananya agak besar dan ada biaya perencanaan sebesar Rp 10 juta sampai 13 juta lebih, jadi kalau setahun Rp 30 juta lebih di kalikan 4 tahun dia menjabat, jadi kemana anggaran itu, itu sudah jelas dia melakukan penyimpangan.

“Jadi saya berharap aparat segera melakukan penyelidikan terkait dengan penyimpangan anggaran desa yang di lakukan oleh Subhan Wijaya,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Desa Pekondoh Subhan Wijaya ketika dikonfirmasi menyangkal kalau dirinya selama dia menjabat telah melakukan penyimpangan anggaran dana desa.

“Saya mengucapkan terima kasih atas konfirmasinya, namun kalau untuk pembangunan insya allah sudah selesai, untuk laptop, printer, insya Allah ada, saya inikan dah mundur karena saya nyaleg, untuk meja kursi sudah saya belikan,” jelasnya kepada handalnews.id, Selasa (15/01/2019).

Namun dia mengakui untuk plang merk nomor rumah memang ada dua jenis satu kaleng dan satu nya jenis atom plastik namun tidak dipasang.

“Kalau untuk plang memang ada tidak dipasang, itu ada dirumah dan semua perencanaan untuk pembangunan sudah dilaksanakan semua,” katanya sambil ketawa. (Mail/din/red).

About The Author

Related posts

Leave a Reply