Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/u0088396/public_html/koranpagi.co/wp-config.php on line 97
Minhairin Jadi Narasumber Workshop Dalam Launching Majalah Monev | koranpagi

15 Sep, 2019

Select your Top Menu from wp menus

Minhairin Jadi Narasumber Workshop Dalam Launching Majalah Monev

BANDAR LAMPUNG, koranpagi.co-Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Minhairin, menjadi narasumber pada Acara Workshop dan Launching Majalah MONEV, di Hotel Novotel, dan Bandar Lampung, Jum’at (06/09/2019).

Dalam acara bertemakan “Mengawal Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Melalui Optimalisasi Fungsi Media”, Minhairin menjelaskan hal ini, terkait anggaran tentunya tidak ada suatu daerah yang memiliki fiskal yang mencukupi. 

” Karena itu Pemerintah Pusat ditahun 2006 telah menetapkan peraturan bagaimana menyusun anggaran berbasis kinerja,” katanya.  

Artinya sambung Minhairin, pemerintah Daerah dihadapkan dengan cara berpikir yang harus melakukan perubahan. 

“Dimana dengan keterbatasan dana bagaimana mampu mengakomodasi dan mewujudkan janji kepala daerah terpilih,” ucapnya.

Maka dari itu, jelas Minhairin, terdapat dua opsi untuk dapat mengakomodasi visi misi kepala daerah terpilih, yaitu opini inti dan opini operasional, agar perencanaan anggaran dapat berjalan baik.

” Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung sendiri dalam dua tahun terakhir sudah menerapkan aplikasi SIPPKD. Aplikasi ini merupakan rekomendasi dari KPK RI sebagai upaya dalam memudahkan penyusunan perencanaan seperti RKPD dan anggaran yang transparan,” jelasnya.

Lebih dari itu, lanjut Minhairin mengajak kabupaten/kota untuk menggunakan aplikasi ini.

” Saya mengajak kabupaten/kota gunakan aplikasi ini untuk memudahkan kita semua, dan membantu kita untuk terhindar dari munculnya kegiatan siluman,” terangnya.  

“Aplikasi ini akan memudahkan kita semua. Dan kedepan diharapkan aplikasi ini dapat terkoneksi antara kabupaten/kota,” tambahnya. 

Sementara Wakil Ketua PWI Lampung bidang Pembelaan Wartawan, Juniardi yang juga menjadi narasumber menjelaskan, Pemerintahan yang baik (good governance) sangat identik dengan pemerintahan yang terbuka.

” Yang mana pemerintahan yang terbuka menurut para ahli, mensyaratkan masyarakat untuk memiliki hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya atau right to observe,” jelasnya. 

Hal tersebut, sambung Juniardi, tentunya dengan adanya informasi publik yang dapat di akses oleh masyarakat.

” Maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik,” ucapnya.  

Sehingga jelas Juniardi, akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

” Yang umumnya terjadi dan terhindar dari sistem pemerintahan yang tertutup,” jelasnya. 

Lebih lanjut, menurut Juniardi, salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah Transparansi. 

” Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas,” katanya. 

Transparansi itu, tambah Juniardi,  yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. 

” Keterbukaan informasi, diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik,” tambahnya. (rls/red).

About The Author

Related posts

Leave a Reply