Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/u0088396/public_html/koranpagi.co/wp-config.php on line 97
Kaji Kebijakan, Gubernur Arinal Gandeng Pratisi Hukum | koranpagi

15 Sep, 2019

Select your Top Menu from wp menus

Kaji Kebijakan, Gubernur Arinal Gandeng Pratisi Hukum

BANDAR LAMPUNG, koranpagi.co-Gubernur Arinal Djunaidi menggandeng Praktisi Hukum dalam mengkaji semua kebijakan yang berimplikasi secara hukum tanpa membebani anggaran daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar saat menerima beberapa media bersama Kabag Humas dan Komunikasi Publik Heriyansyah di Lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa (10/09/2019).

“Atas keberhasilannya mengefisiensi anggaran hingga Rp1,8 Miliyar dengan menghentikan Tenaga Ahli, sesuai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan, maka dari itu Gubernur Arinal Djunaidi dalam pemerintahannya meniadakan Tenaga Ahli yang selama ini menjadi beban anggaran,” ujar Zulfikar. 

Menurutnya, dengan menghapus tenaga ahli yang berjumlah sekitar 40 orang berhasil melakukan efisiensi anggaran sekitar 1,8 M. 

” Sedangkan untuk membantu kerja Gubernur dalam menentukan kebijakan mengharuskan memiliki pertimbangan dan atau telaah secara hukum,” tandas Zulfikar.  

Lebih dari itu, jelas Zulfikar, Gubernur mengakomodir sejumlah praktisi hukum dalam TIM HUKUM Provinsi Lampung yang akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov. Lampung.  

” Tim ini merupakan praktisi/orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang hukum yang bersedia mengabdikan ilmunya untuk kepentingan rakyat Lampung,” ucapnya. 

” Mereka (tim hukum, red) tanpa di gaji dan bekerja secara insidentil serta  berkoordinasi dengan Biro Hukum di angkat berdasarkan SK Gubernur Lampung No. G/618/B.02/HK/2019,” sambung Karo Hukum Pemprov Lampung itu. 

Lebih lanjut, Zulfikar menerangkan, tim hukum itu sendiri mempunyai tugas diantaranya melaksanakan kajian dan analisis kebijakan gubernur dalam bidang hukum, memberikan pertimbangan, saran, masukan, dalam penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan bidang hukum. 

” Lalu, Tim Hukum inilah yang akan melapor dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BIro Hukum Setda Provinsi Lampung,” terangnya. 

Lebih jauh Karo Hukum menyampaikan keberadaan Tim Hukum sebagai wujud Apresiasi Gubernur terhadap aspirasi beberapa praktisi hukum yang siap mengabdi kepada rakyat Lampung Berjaya.  

” Hal ini juga sebagai wujud konsistensi Gubernur Arinal untuk menjalankan saran BPK untuk menghentikan Tenaga Ahli yang di anggap menjadi beban anggaran,” kata dia lagi. 

Tambah Zulkifli, sebagai Kepala Daerah yang taat hukum beliau tentu membutuhkan sinergitas dengan orang-orang yang berkompeten dalam menentukan kebijakan. 

” Pembentukan Tim Hukum merupakan jawaban dari saran BPK untuk efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan aspek hukum dalam setiap mengambilan keputusan dan menentukan arah pembangunan daerah,” pungkas Zulfikar. (rls/red).

About The Author

Related posts

Leave a Reply